Khilafah Tidak Perlu Diperjuangkan Karena Semata-mata Merupakan Janji Allah?

Perlu Memperjuangkan Khilafah

Ada yang menyatakan bahwa khilafah itu adalah hadiah dari Allah swt. sesuai dengan QS. An-Nuur: 55. Allah telah berjanji akan memberikan kekuasaan itu. Allah tidak mungkin mengingkari janji-Nya. Maka, tidak perlu kaum muslim bersusah payah memperjuangkan khilafah. Justru yang sekarang harus dilakukan adalah melakukan banyak amal saleh. Bahkan, terlalu giat memperjuangkan tegaknya khilafah, adalah sikap-sikap apatis terhadap janji Allah. Benarkah demikian?

KOMENTAR:

Orang yang berpendapat seperti itu (dari mana pun kelompoknya atau latar belakang pemahamannya), maka harus dijelaskan beberapa aspek berikut.

Pertama:

Jelaskan terlebih dahulu, bahwa kita semua (kaum muslim) sepakat bahwa: 1) Kaum muslim akan kembali berkuasa. 2) Berkuasanya kaum muslim adalah karena janji Allah. 3) Dan berkuasanya kaum muslim itu hanya dengan tegaknya sistem pemerintahan Islam dan satu-satunya sistem pemerintahan Islam yang diakui oleh para fuqaha’ adalah sistem khilafah, bukan republik, federal, kerajaan, atau kekaisaran. Nah, ketiga hal inilah yang selayaknya harus disepakati oleh orang-orang yang akan berdiskusi tentang persoalan di atas.

Jika ketiga hal di atas belum disepakati, maka bisa dipastikan, diskusi yang akan terjadi adalah diskusi ngalor ngidul alias diskusi yang tidak terarah atau debat kusir yang tidak bermanfaat sama sekali.

Kedua:

Pisahkan antara pembahasan akidah dan syariah. Harus dipahami bersama (diantara orang yang berdiskusi), bahwa persoalan yakin akan janji Allah sesuai dengan QS. An-Nuur: 55 adalah persoalan i’tiqadi atau keyakinan. Sedangkan persoalan berjuang menegakkan khilafah, adalah persoalan amaliyah, bukan i’tiqadi atau keyakinan. Karena masuk dalam ranah persoalan amaliyah, maka ini masuk dalam pembahasan hukum syara’, bukan pembahasan akidah. Maka sungguh tidak tepat jika dikatakan bahwa orang yang memperjuangkan tegaknya khilafah dikatakan sebagai orang yang tidak mempercayai akan janji Allah. Ini namanya mencampuradukkan antara persoalan akidah dengan syariah. Padahal, keduanya (akidah dan syariah) adalah dua hal yang berbeda. Karena berbeda, maka jangan disama-samakan.

Sama seperti orang mencari rezeki. Seorang muslim harus yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Tetapi untuk aktivitasnya dalam hal mencari rezeki, itu masuk dalam ranah pembahasan hukum syara’. Yaitu apakah aktivitasnya dalam mencari rezeki (bekerja) itu termasuk aktivitas yang halal ataukah masuk dalam aktivitas yang haram. Nah, perbedaan kedua hal inilah yang harus disadari bersama, yaitu bahwa persoalan hukum syara’, bukanlah persoalan akidah. Dan persoalan hukum syara’, tidak oleh digiring ke ranah pembahasan akidah. Jika tidak dipisahkan seperti ini, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Apakah kita akan mengatakan bahwa “orang yang mencari rezeki itu tidak yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah”? Padahal, orang yang bekerja tersebut, yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah.

Demikian pula persoalan khilafah. Secara i’tiqadi khilafah pasti akan tegak. Tetapi secara amaliyah memperjuangkannya, ini adalah masuk dalam ranah hukum syara’; apakah wajib, mandub, mubah, makruh, atau haram. Status hukum sebuah perbuatan, tergantung dari hujjahnya.

Kesimpulannya: harus disepakati bahwa persoalan menegakkan hukum Allah, bukanlah persoalan i’tiqadi tetapi persoalan hukum syara’. Ini secara normatif.

Jika dalam taraf ini tidak ada kesepakatan, maka diskusi tidak akan nyambung. Dijamin.

Ketiga:

Jika sudah disepakati bahwa persoalan menegakkan khilafah adalah persoalan hukum syara’, maka jelaskan bahwa hukum menegakkan khilafah adalah wajib, bukan sunah, apalagi mubah, makruh atau haram. Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian.” (QS. An Nisa’: 59)

Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada Allah, dan Rasul serta pemimpin, dimana hukum ketaatan tersebut adalah wajib. Baik Allah maupun Rasul, keberadaannya sama-sama pasti, karena itu hukum menaatinya adalah pasti; tidak berubah menjadi tidak wajib hanya karena ketiadaan objek yang ditaati. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk menaati, maka hukum mewujudkan objek yang ditaati menjadi pasti (wajib). Sebab, tidak pernah ada hukum wajib diperintahkan atas sesuatu yang keberadaannya tidak ada.

Di samping ayat di atas, juga banyak ayat lain yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri, cambuk atas orang yang berzina (ghairul muhshan), dan sebagainya, yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan adanya khilafah Islam. Maka, hukum adanya khilafah Islam adalah wajib, sebagai bagian dari hukum wajibnya melaksanakan hudud tersebut. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh kaidah ushul:

“Suatu kewajiban tidak akan bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib pula.”

Sedangkan nash hadis adalah sebagaimana sabda Nabi saw. yang menyatakan:

“Sesungguhnya imam adalah laksana perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya dan dia akan dijadikan sebagai pelindung.” (HR. Muslim)

Hadis di atas memberikan ikhbar (pemberitahuan) yang berisi pujian, yaitu “imam adalah laksana perisai”. Jika adanya “sesuatu yang dipuji” tersebut membawa akibat tegaknya hukum Islam dan sebaliknya apabila “sesuatu yang dipuji” tersebut tidak ada, hukum Islam tidak akan tegak, maka pujian tersebut merupakan qarinah jazimah (indikasi yang tegas), bahwa “sesuatu yang dipuji tersebut” hukumnya adalah wajib.

Ada juga hadis Nabi Muhammad saw. tentang baiat, yaitu dari Abdullah bin Umar ra,

“Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maka kelak di hari akhir ia akan bertemu dengan Allah swt tanpa memiliki hujjah. Barangsiapa mata, sedangkan di lehernya tidak ada bai’at maka, matinya seperti mati jahiliyyah.” (HR. Muslim)

Nabi Muhammad saw. telah mewajibkan kaum muslim agar di atas pundak mereka terdapat baiat. Beliau mensifati orang yang meninggal sedangkan di pundaknya tidak ada baiat seperti mati jahiliyah. Baiat itu hanya diberikan kepada khalifah, bukan yang lain.

Rasulullah saw. telah mewajibkan agar di atas pundak mereka terdapat baiat kepada khalifah, namun beliau tidak mewajibkan setiap orang Islam untuk melakukan baiat saja. Karena yang wajib hanyalah adanya baiat di atas pundak setiap muslim, yaitu adanya seorang khalifah. Sehingga dengan adanya seorang khalifah itu maka baiat bisa diwujudkan. Adanya khalifahlah yang esensinya yang menentukan ada dan tidaknya baiat di atas pundak setiap muslim. Baik mereka membaiatnya secara langsung atau pun tidak. Karena itu hadis di atas adalah dalil wajibnya menegakkan khilafah bukan dalil wajibnya baiat. Karena yang dikecam oleh Rasulullah adalah tidak adanya baiat di atas pundak kaum muslimin, hingga mereka mati, dan bukan mengecam tidak adanya baiat itu sendiri.

Dengan demikian, jelas sudah bahwa hukum menegakkan khilafah adalah wajib. Maka, aktivitas memperjuangkan tegaknya khilafah, bukan didasari atas ketidakpercayaan akan janji Allah, melainkan karena perintah untuk menegakkan khilafah itu tegas wajib!!

Baca juga: Nilai Syariah Lebih Penting daripada Formalitas Syariah?

 

Keempat:

Jika sudah dijelaskan tentang hukum syara’ berjuang menegakkan khilafah, maka kaitkan dengan janji Allah. Jelaskan, bahwa sekali pun khilafah adalah janji Allah yang pasti terwujud, namun khilafah berdiri dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nuur: 55. Allah berfirman:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nuur: 55)

Dalam ayat tersebut, terdapat syarat untuk terwujudnya janji Allah, yaitu: beriman dan beramal saleh.

Kita harus menyepakati bersama bahwa seluruh pejuang syariah dan khilafah telah beriman kepada Allah, dengan tidak menyekutukan-Nya. Terlepas dari pendapat orang seperti apa, namun yang jelas kita harus meyakini bahwa seluruh aktivis muslim adalah orang yang beriman kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah. Maka, syarat pertama telah selesai.

Tinggal syarat yang kedua, yaitu beramal saleh. Pertanyaannya: amal saleh seperti apakah yang bisa mengantarkan kaum muslim berkuasa atau mewujudkan janji Allah itu? Sebab, amal saleh itu banyak.

Salat itu amal saleh. Lantas, apakah dengan salat terus menerus, maka khilafah akan tegak dengan sendirinya? Puasa itu amal saleh. Tetapi dengan puasa terus menerus, apakah khilafah akan bisa langsung berdiri? Menikah itu amal saleh. Tetapi dengan menikah terus menerus, apakah bisa digunakan untuk menegakkan khilafah? Menuntut ilmu itu amal saleh. Tetapi apakah dengan belajar terus menerus, kemudian khilafah akan bisa berdiri dengan sendirinya? Apakah bisa seperti itu? Jawabannya tentu tidak bisa.

Maka, amal saleh yang benar untuk mengantarkan berkuasanya kaum muslim adalah dengan amal politik. Mengapa? Sebab, khilafah adalah sebuah institusi politik (negara). Siapa pun tidak akan bisa mengingkari kenyataan ini. Berdirinya sebuah institusi politik, pasti didahului dengan proses-proses yang bersifat politis. Sebuah institusi politik (negara) tidak akan berdiri dengan aktivitas sosial, aktivitas dzikir, dan aktivitas ibadah ritual lainnya. Maka, untuk menempuh proses-proses politik itu harus dilakukan dengan suatu aktivitas (amal) yang berupa amal politik. Disinilah pentingnya berdiri sebuah partai politik. Inilah pemahaman yang sahih, yang realistis dan nyambung antara amal dan pemahaman.

Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengakui bahwa khilafah adalah wajib, tetapi kok jalan yang ditempuh bukanlah jalan politik, bisa jadi, khilafah yang dia maksud tidak sebagaimana yang dipahami para ulama. Tidak jelas, khilafah macam apa yang akan dibentuk, jika berdirinya tidak dilalui dengan proses politik.

Mungkin, “khilafah abrakadabra”, atau “khilafah simsalabim”, atau “khilafah allakazam”, atau “khilafah magic” yang tidak ada hubungannya dengan proses-proses politik. Sulit membayangkan model khilafah yang seperti ini (berdirinya tanpa didahului proses politis). Atau mungkin yang dimaksud “khilafah, hadiah dari Allah” adalah “turunnya sebuah istana kekhilafahan dari langit, lengkap dengan para pejabat saleh dan khalifahnya yang agung”. Seperti inikah yang dimaksud? Maka, hendaknya orang yang menyatakan bahwa “khilafah, hadiah dari Allah” bisa menjelaskan secara rinci atau detail tetang proses-proses berdirinya. Jika tidak bisa menjelaskan, berarti khilafah yang dipahami, bukanlah sebuah institusi politik. Entah, khilafah macam apa yang dimaksud.

Wallahu a’lam.. [Agus Trisa/Jikindra Blog]

Tweet